Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah berupaya menyosialisasikan peraturan kepada para kader dan simpatisan mengenai larangan berkampanye dengan melibatkan anak-anak.
Pengurus partai nomor urut tiga itu mengklaim banyaknya anak-anak pada rapat akbar kampanye nasional Minggu (16/3/2014) yang lalu, merupakan ihwal yang tidak disengaja, dan panitia juga sudah mengantisipasi dengan menyediakan sembilan posko penitipan anak.
"Kami menilai mungkin hal itu karena banyak kader PKS yang tidak bisa menitipkan anaknya dahulu, atau karena tidak punya pembantu. Namun, kami sudah sosialisasikan mengenai peraturan itu kepada kader," kata Sekretraris Jenderal DPP PKS Taufik Ridho di Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Untuk kampanye selanjutnya, PKS berjanji berusaha keras untuk melarang kader dan simpatisannya mengajak anak-anak dalam kampanye, sesuai Pasal 15 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari "penyalahgunaan" dalam kegiatan politik.
Taufik mengakui hasil sosialisasi larangan pelibatan anak dalam kampanye yang sebelumnya dilakukan, memang dirasa kurang maksimal.
Hal itu karena, menurut dia, sosialisasi tidak dilakukan oleh semua pihak secara menyeluruh, baik parpol, KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maka dari itu, dia menolak jika semua kesalahan dilimpahkan ke partai politik terkait banyaknya anak-anak yang ikut berkampanye.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan PKS sebagai partai yang melibatkan anak-anak paling banyak dalam berkampanye di hari pertama masa kampanye nasional.
"Hampir semua parpol melibatkan anak-anak dalam kampanye, jumlah tertinggi dipegang PKS," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh.
Selain PKS, Partai Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, Demokrat, PDIP, juga dilaporkan melibatkan anak-anak dalam kampanye. (Antara)
