Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair mengeluarkan delapan fatwa untuk menyelesaikan perselisihan di internal partainya.
Di antara fatwa yang dikeluarkan KH Maimun, menyatakan PPP belum berkoalisi dengan partai manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung. Kemudian, PPP juga belum menentukan capres dan cawapres. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II Bandung.
Dengan keluarnya fatwa ini, berarti dukungan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali kepada calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu Presiden mentah, bahkan terancam batal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan tak mau berandai-andai PPP akan batal mendukung Prabowo.
"Kami tidak mau berandai-andai. Kami optimistis dan yakin bahwa pada akhirnya bisa bekerjasama dengan PPP," kata Fadli Zon di acara diskusi yang berlangsung di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Fadli Zon menambahkan partainya sekarang ini masih menunggu keputusan resmi tentang dukungan PPP kepada Prabowo dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.
PPP menyelenggarakan Mukernas menyusul munculnya perbedaan dukungan terhadap capres.
"Kami merasa tidak ada masalah, karena kedua belah pihak yang sekarang berbeda pendapat juga hubungannya baik," katanya.
Selain kepada PPP, Partai Gerindra juga tengah membangun hubungan yang baik dalam kerangka koalisi dengan sejumlah partai, seperti PAN, PKS, dan PKB.
"Kami komunikasi terus," kata Fadli.
