Suara.com - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar membentuk tim advokasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Tim advokais dibentuk untuk mengawasi pilpres bersih dan jujur tanpa pelanggaran hukum yang dapat mencederai demokrasi.
"Yang jelas pesta demokrasi harus jujur, bebas dan itu tugas kami untuk mengawal. Kami adalah orang hukum untuk menjaga Pilpres 2014 lancar tidak dipenuhi manipulasi kecurangan pemilu," kata Koordinator Tim Advokasi PDIP Jabar Abdi Yuhana di Bandung, Selasa (3/6/2014).
Ia menuturkan Pilpres 2014 di wilayah Jabar tidak boleh ada tindakan curang yang bertujuan memenangkan perolehan suara calon presiden di wilayah Jabar.
Jika ditemukan ada kecurangan Pilpres, kata dia maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku atau sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pesta rakyat tidak boleh dicurangi, dan kami tidak akan segan-segan kalau tindak pidana pemilu. Kami akan mengajukan ke MK," katanya.
Ia mengungkapkan alasan dibentuknya tim advokasi karena selama tahapan kampanye Pilpres rawan kecurangan.
Menurut dia kecurangan rawan dilakukan oleh pejabat negara yang mendukung pasangan calon presiden dengan memanfaatkan fasiltas negara atau menggunakan uang negara.
"Oleh karena itu selama masa kampanye itu kami mencermati dan melaporkan jika saja ada aparatur negara menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye," katanya.
Sementara itu, pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sedangkan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan PBB. (Antara)
