Suara.com - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, diminta mengantisipasi eksodus pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari pascapenutupan lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Riki Syolihin.
"Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Surabaya yang diperoleh dari para mucikari, Batam akan menjadi kota tujuan eks penghuni Dolly. Selain Batam, tujuan lain adalah Bali dan Jakarta," kata Riki di Batam, Rabu (18/6/2014).
Pentingnya langkah antisipatif dilakukan Pemkot Batam itu, disampaikan Kepala Dinas Sosial Surabaya saat menerima kunjungan sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kota Batam.
"Pemerintah Kota Batam harus mengantisipasi seperti yang sudah dilakukan Bali. Di Bali sudah dilakukan razia agar mantan penghuni Dolly tidak masuk ke provinsi tersebut," kata dia.
Riki mengatakan, jika mantan penghuni Gang Dolly masuk ke Batam menunjukkan komitmen pemerintah memberantas kemaksiatan sangat rendah.
Saat ini Batam juga meruapakan salah satu kota yang terdapat sejumlah lokalisai baik yang terang-terangan atupun berkedok tempat usaha lainnya.
"Kami melihat komitmen pemerintah masih sangat rendah dan cenderung melakukan pembiaran terhadap menjamurnya tempat-tempat maksiat seperti tempat pijit plus dan banyaknya peredaran minuman beralkohol," kata Riki.
Dengan kondisi yang ada saat ini, kata dia, sudah terjadi degradasi moral yang luar biasa di Batam apalagi jika ditambah masuknya eks penghuni lokalisasi Dolly.
Riki juga mengatakan, ancaman penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS juga akan meningkat jika eks Dolly eksodus ke Batam. (Antara)
