Suara.com - Indonesia tidak mengakui negara Islam bentukan kelompok the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). Staf khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, pembentukan negara Islam di wilayah Irak dan Suriah tersebut dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan oleh kelompok sempalan.
Kata Faizasyah, Indonesia tetap memegang prinsip konflik yang terjadi di Irak dan Suriah harus diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi. Menurut dia, Indonesia terus memantau perkembangan yang terjadi di Irak dan Suriah.
“Memang tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi kita sulit untuk menerima pergantian pemerintah melalui cara kekerasan atau kudeta. Kondisi di Irak dan Suriah memang baru saja keluar dari rezim otoriter dan juga melalui perang yang berkepanjangan, namun benih-benih demokrasi masih tetap ada. Konflik yang terjadi di Irak dan Suriah sudah membawa-bawa agama sehingga menjadi semakin sulit untuk diselesaikan,” kata Faizasyah kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (2/7/2014).
Akhir bulan lalu, pecahan kelompok Al-Qaeda yang menguasai sebagian besar wilayah di Irak mengumumkan pembentukan negara Islam baru di Irak dan Suriah. Kelompok militan yang menyebut dirinya the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL).
Negara Islam baru yang dibentuk ISIL tersebut akan dikenal dengan nama The Islamic State. Juru bicara The Islamic State Abu Mohammed al-Adnani mengatakan, The Islamic State akan dipimpin oleh Abu bakr al-Baghdadi yang merupakan pemimpin ISIL.
Al-Adnani meminta seluruh warga yang berada di bawah kontrol The Islamic State untuk patuh dan taat kepada al-Baghdadi serta memberikan dukungan penuh. Pengumuman pembentukan negara baru itu kemungkinan akan membuat kelompok militan lainnya untuk bergabung atau melawan ISIL.
Pembentukan negara baru itu membuat ISIL menguasai aset dengan nilai miliaran dolar Amerika.
