Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan mulai menyidangkan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, hari ini, Rabu (6/8/2014) jam 09.30 WIB.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Prabowo akan hadir dalam sidang perdana tersebut? Ternyata, mantan mantu mendiang Presiden RI Soeharto tersebut menyatakan diri akan hadir. Pernyataan ini disampaikan Prabowo melalui Facebook, semalam.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dan kebenaran, mulai besok (hari ini, red) tim kuasa hukum kita akan bersidang di Mahkamah Konstitusi. Insya Allah besok pagi (pagi ini, red) saya juga akan hadir pukul 09.00 WIB di ruang sidang untuk menyampaikan pidato pengantar ...," demikian tulis Prabowo di akun Facebook.
Pada 22 Juli 2014, KPU telah menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014.
Menurut hasil rekapitulasi suara dari 33 provinsi, pasangan Jokowi-JK meraih 70.633.576 suara (53,15 persen), mengungguli pasangan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 62.262.844 suara (46,85 persen). Selisihnya mencapai 8.370.732 suara.
Namun, pasangan Prabowo dan Hatta tidak mengakui kemenangan itu dan menggugat KPU atas penetapan tersebut. Diwakili kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, Prabowo-Hatta pun menggugat KPU ke MK dan mendaftarkan perkara tersebut pada Jumat, 25 Juli 2014.
Gugatan tersebut dilayangkan berdasarkan keyakinan kubu Prabowo-Hatta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat negara pada 210.000 Tempat Pemungutan Suara di seluruh provinsi di Indonesia. Atas dasar itu, Tim Koalisi Merah Putih menuntut digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 210.000 TPS tersebut.
Tim Koalisi Merah Putih juga menuding KPU melakukan pelanggaran dan mengabaikan protes-protes yang diajukan kubu Prabowo-Hatta. Salah satunya, KPU membuka kotak-kotak suara sehari setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara yang diraih kedua pasangan capres dan cawapres. Langkah itu dinilai menyalahi aturan. Pasalnya, pembukaan kotak suara hanya boleh dilakukan setelah ada perintah dari MK.
