Suara.com - Pembentukan panitia khusus pertanggungjawaban pemilu presiden yang diusulkan relawan pendukung pasangan Prabowo-Hatta dan beberapa anggota DPR RI, dinilai terlalu berlebihan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (7/8/2104).
"Kalau ada pihak-pihak yang mengusulkan pembentukan pansus pertanggungjawaban pemilu presiden, itu bisa mencederai pemerintahan yang ada saat ini," katanya
Menurut Pramono, pemilu presiden diselenggarakan oleh pemerintah melalui KPU dan Bawaslu dengan penanggung jawab presiden.
Pemilu Presiden 2014, kata dia, sudah dilaksanakan pada 9 Juli lalu, dan rakyat Indonesia sudah menentukan pilihannya.
"Kalaupun ada kecurangan dalam pelaksanaan pilpres, itu hanya terjadi di tingkat lokal, dan bukan kecurangan terstruktur atau masif. kalau ada klaim kecurangan terstruktur atau masif, itu terlalu berlebihan," tandasnya.
Sebelumnya, tim relawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendorong agar DPR RI membentuk Pansus Pertanggungjawaban Pilpres di DPR. Mereka mensinyalemen, pada pelaksanaan Pilpres 2014 ada ada kecurangan terstruktur dan masif. (Antara)
