Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, memprediksi kesolidan Koalisi Merah Putih di DPR RI tidak akan bertahan lama ketika pemerintahan baru terbentuk.
"Belajar dari koalisi pada pemerintahan SBY, membuktikan bahwa dalam skema politik tidak ada koalisi yang permanen, kecuali hanya muncul berdasarkan isu-isu tertentu saja," kata Erwan, Selasa (26/8/2014).
Menurut Erwan peluang kerjasama antara Jokowi dan partai-partai yang selama mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih terbuka lebar.
"Partai-partai anggota koalisi masih memiliki kemungkinan memutuskan merapat ke Jokowi. Meskipun hal itu juga kembali pada keputusan Jokowi untuk membuka kran koalisi tersebut," kata dia.
Erwan menilai seandainya masih tetap solid, kekuatan Koalisi Merah Putih di Parlemen tidak akan menjadi ganjalan yang signifikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK seperti yang dikhawatirkan oleh sejumlah analis.
Apalagi, menurut dia, dalam menyiasati kekuatan di parlemen, Jokowi telah memiliki pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kira Jokowi telah memiliki pengalaman dalam menghadapi fraksi-fraksi di DPR saat menjabat Gubernur (DKI Jakarta), di mana sangat sedikit fraksi pendukungnya," kata dia.
Meski demikian, kata Erwan, keberadaan koalisi permanen di Parlemen juga tetap perlu dihadapi dengan bijaksana. Hal itu mengingat sistem pemerintahan di Indonesia tidak secara murni menganut sistem presidensial, akan tetapi sesekali waktu juga menerapkan sistem parlementer.
"Dengan sistem pemerintahan seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, saya kira dukungan partai terhadap Jokowi yang hanya 33 persen di parlemen tetap akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Jokowi, apabila tidak diimbangi dengan formula politik yang cerdas dan matang," kata dia.
Seperti diketahui, dari sepuluh partai yang mempunyai wakil di Senayan, hanya empat partai yang mendukung kubu Jokowi-JK, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sedangkan enam lainnya merupakan pendukung Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan Partai Demokrat.
