Suara.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, berharap menteri yang diangkat pada kabinet Jokowi-Kalla nanti tidak punya sejarah buruk.
"Setiap departemen harus dipimpin menteri visioner yang punya integritas," kata Hasyim usai Sarasehan Nasional Ulama dan Cendekiawan di Pondok Pesantren Al Hikam, Kota Depok, Minggu (31/8/2014).
Hasyim mencontohkan, jabatan Menteri Luar Negeri harus diketahui visi-nya, bagaimana meletakkan Indonesia di mata asing. Kompetensinya, bagaimana orang bisa ahli pada bidangnya.
Ia menyarankan, sebaiknya ada pembagian yang bijak antara menteri asal politisi dan profesional. Namun, menurutnya, jika menteri dari politisi dihabisi sama sekali akan menjadi bermasalah di parlemen.
Namun, kata dia, kalau ketua parpol kapling kementerian, sehingga misalnya yang Demokrat ESDM, PPP ambil Menag, lalu Pertanian. Artinya terjadi penggunaan negara untuk partai, tak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai.
"Parpol jangan melakukan kapling - kapling di kabinet," katanya.
Kabinet gemuk, kata Hasyim, tidak masalah untuk mengakomodasi beban sehingga menjadi lebih ringan serta tetap mengutamakan koordinasi lintas kementerian.
"Tidak apa-apa menteri dari parpol, asal porsinya serasi untuk menjaga di parlemen, tapi kita tak membiarkan kabinet terkapling," ujarnya.
Meski begitu, NU tidak menyodorkan nama dan menentukan siapa saja warga nahdliyin yang harus dijadikan menteri. Terkait jabatan Menteri Agama yang biasa diduduki warga NU.
"Betul biasanya Menag dari warga NU, kalau bukan berarti ya tidak biasa," katanya sambil tertawa. (Antara)
