Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Persatuan Indonesia Ahmad Rofiq tidak setuju dengan anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan menghambat tokoh-tokoh reformis menjadi kepala daerah.
"Sekarang berapa orang yang dihasilkan dari pemilu kepala daerah langsung oleh rakyat, yang terbebaskan oleh uang. Saya kira dari praktik-praktik pilkada selama ini, yang menang adalah yang mendapatkan dukungan uang yang lebih banyak. Ini realita politik yang tidak bisa dibantah," kata Ahmad kepada suara.com, Jumat (5/9/2014).
Lagi pula, kata Ahmad, selama ini tokoh-tokoh yang bersih juga jarang terpilih di bursa pilkada langsung.
"Orang baik yang mendapatkan kesempatan, kan cuma satu dua saja," kata Ahmad.
Ahmad mengatakan selama kondisi Indonesia masih seperti sekarang, dimana kesejahteraan masyarakatnya belum terpenuhi atau masih berada di bawah kemiskinan, maka demokrasi hanya akan berjalan terengah-engah. Menurut dia, tidak akan mendapatkan nilai yang cukup positif.
Tapi, Ahmad mengakui pemilihan kepala daerah apapun mekanismenya ada plus dan minusnya.
"Tapi kok saya melihat tingkat kerusakan masyarakat jauh lebih tinggi kalau pilkada langsung, terus juga high cost," kata Ahmad.
Sedangkan bila kepala daerah dipilih oleh DPRD, kalaupun nanti ada money politic akan terlokalisir.
"Artinya, tingkat pergerakan money politik bisa terlokalisir, masyarakat luas tidak ikut terusakkan (oleh money politic)," kata dia.
Mekanisme pemilihan kepala daerah diubah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD mendapat persetujuan dari mayoritas partai anggota Koalisi Merah Putih.
