PKS Bantah Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Ganggu Jokowi

Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR sepakat dengan Fraksi Partai Demokrat, Golkar, dan PAN agar pemilihan kepala daerah: gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh DPRD.

"Perubahan PKS ini adalah bentuk penyikapan yang sangat dinamis dan kami belajar dari koalisi merah putih untuk satu suara," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat (5/9/2014).

Menurutnya, alasan PKS mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah untuk menutup keran politik uang yang selama ini terjadi pada pemilihan langsung.

Menurutnya, selain soal politik uang, PKS berharap dengan pemilihan kepala daerah yang diserahkan kembali ke DPRD maka akan menjalankan roda demokrasi berjenjang, selain itu menutup kesempatan individu diluar partai untuk maju sebagai kepala daerah.

"Ini memaksimalkan makna demokrasi berjenjang dan menutup kesempatan kelompok independen. Jika ada tokoh independen berkualitas, parpol lah yang bertugas menarik mereka masuk untuk dicalonkan. Contohnya seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," kata Hidayat.

Ia membantah pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan menguasai kepala-kepala daerah.

"Saya menyayangkan jika ada logika seperti itu. Saat putusan MK selesai, sudah selesai perkara. Tidak ada logika (Koalisi Merah Putih) untuk menguasai daerah, terlalu mengada-ngada," kata Hidayat.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa tidak ada argumen apapun yang dapat mendukung keinginan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Kan aneh kalau mundur lagi. Dulu kenapa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat jadi agenda reformasi, yaitu supaya rakyat memberikan haknya sesuai dengan siapa pemimpin yang mereka inginkan. Rakyat berkedaulatan dalam memilih pemimpinnya,” kata Eva Sundari kepada suara.com.

Menurut Eva Sundari bila kepala daerah sampai dipilih oleh orang-orang yang duduk kursi DPRD, tokoh-tokoh reformis tidak akan pernah lagi menjadi kepala daerah.

“Orang seperti Jokowi, Risma (Tri Rismaharini), Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), orang-orang cemerlang dan punya terobosan, tidak akan ada lagi di Indonesia karena sudah dikunci oleh partai politik,” kata Eva Sundari.

Eva Sundari sangat menyayangkan partai politik yang menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah diubah lagi. “Itu kemunduran reformasi. Tidak bagus,” katanya.