Infografis
Suara.com - Mayoritas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah diubah lagi dari dipilih langsung oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD.
Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa tidak ada argumen apapun yang dapat mendukung keinginan tersebut.
"Kan aneh kalau mundur lagi. Dulu kenapa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat jadi agenda reformasi, yaitu supaya rakyat memberikan haknya sesuai dengan siapa pemimpin yang mereka inginkan. Rakyat berkedaulatan dalam memilih pemimpinnya," kata Eva Sundari kepada suara.com, Jumat (5/9/2014).
Menurut Eva Sundari bila kepala daerah sampai dipilih oleh orang-orang yang duduk kursi DPRD, tokoh-tokoh reformis tidak akan pernah lagi menjadi kepala daerah.
"Orang seperti Jokowi, Risma (Tri Rismaharini), Bupati Bantaeng (Nurdin Abdullah), Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), orang-orang cemerlang dan punya terobosan, tidak akan ada lagi di Indonesia karena sudah dikunci oleh partai politik," kata Eva Sundari.
Eva Sundari sangat menyayangkan partai politik yang menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah diubah lagi. "Itu kemunduran reformasi. Tidak bagus," katanya.
Seperti diketahui, setelah Pemilu Presiden 2014, mayoritas partai anggota Koalisi Merah Putih berubah sikap soal pemilihan kepala daerah. Partai-partai itu, antara lain Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PPP, mereka menginginkan kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan DPRD.
