Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengharapkan elite-elite partai pendukung Koalisi Merah Putih menyadari dampak dari keinginan mereka agar kepala daerah dipilih DPRD atau berubah dari mekanisme selama ini yaitu dipilih langsung oleh rakyat.
"Saya harap semua teman di Koalisi Merah Putih untuk menyadari kerugian kalau dikembalikan di DPRD, yang rugi tuh bukan PDI Perjuangan sebetulnya, tapi kerugian sebagai bangsa ya," kata Eva di acara diskusi bertema 'Susunan Kabinet Hak Prerogatif Presiden' di Rumah Jokowi Center, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut Eva Sundari mengubah mekanisme pemilihan kembali ke DPRD akan merusak tatanan konstitusi.
Eva mengingatkan mekanisme itu akan membuat tokoh-tokoh reformis tidak bisa menjadi gubernur, bupati, dan wali kota karena mereka besar kemungkinan tidak akan dipilih oleh para politikus di DPRD.
Ditanya apakah mengubah mekanisme itu sebagai upaya lawan politik untuk menguasai kepala-kepala daerah sehingga jalannya pemerintahan Jokowi-JK terganggu, Eva mengatakan tidak yakin itu latar belakangnya.
"Tanpanya tidak, karena di daerah saya juga menang, dan kita inginkan polarisasi berhenti, jangan sampai masyarakat dan rakyat dibelah oleh perperangan pilpres kemudian dilembagakan sampai politik daerah," ujarnya.
Eva menambahkan bila mekanisme pemilihan tersebut nanti sampai disahkan DPR, PDI Perjuangan akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
"Oh iya, akan gugat ke MK dan kita yakin banyak pihak yang bersepakat dengan kita, dan akan melakukan gugatan juga," katanya.
Seperti diketahui, mayoritas partai anggota Koalisi Merah Putih atau partai-partai lawan politik koalisi pendukung Jokowi-JK setuju dengan mekanisme pemilihan kepala daerah diubah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.
