Tim Transisi Bantah Kirim SMS ke Presiden SBY
Hasto: "Nggak pernah. Kami berdisplin soal itu."
Suara.com - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto membantah, pihaknya mengirim short message service (SMS) atau pesan singkat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meminta konsultasi
Hasto mengatakan, tidak mungkin Tim Transisi bisa mengirim SMS sembarangan ke orang nomor 1 di republik ini.
"Nggak pernah. Kami berdisplin soal itu. Siapa yang bisa berkirim surat ke Presiden SBY, yang bisa sms? Siapa? Nggak bisa," kata Hasto disela Silaturahmi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta, (7/9/2014).
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan, Tim Transisi hanya ditugaskan untuk menyiapkan skala prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Sekaligus, untuk memuluskan jalannya pemerintahan Jokowi-JK pada tiga bulan pertama.
Baca Juga: Skripsi Jokowi Dikulik Lewat Digital Forensik, Muncul Temuan Mengejutkan: Dibuat Tahun 2018?
"Karena setelah itu kementerian akan berjalan dengan baik dan kita sudah dibubarkan. Namanya juga transisi. Kita mengantarkan tiga bulan pertama aja," terang Hasto.
Presiden SBY dalam rapat kabinet Jumat (5/9/2014) kemarin, sering mendapat SMS dari sejumlah orang yang mengaku utusan Tim Transisi Jokowi-JK.
SBY mengungkapkan SMS itu berisi permintaan konsultasi kepadanya dari orang-orang yang merasa akan menjadi menteri di Kabinet Jokowi kelak.
"Saya beberapa saat lalu mendapat pesan SMS, bukan hanya jajaran pemerintahan atau kabinet, tetapi di luar itu. Bunyinya seperti ini 'Pak, saya diundang oleh tim untuk membahas a,b,c,d'," kata Presiden SBY.
Tak terima dengan SMS itu, SBY pun membalas pesan singkat itu, dengan mengatakan tidak tepat membahas demikian.
Baca Juga: Momen Jokowi Sampaikan Pesan Prabowo Saat Pemakaman Paus Fransiskus di Lapangan Santo Petrus
Menurut SBY seharusnya tim transisi langsung berkonsultasi dengan Menteri Koordinator yang telah ditunjuknya, bukan justru calon menteri yang akan duduk di pemerintahan Jokowi.
