REGIONAL:
Suara.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTATK) M Yusuf mengaku belum menerima permintaan dari KPK untuk mengirimkan analisis terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Jero Wacik. Jero adalah menteri ESDM yang mundur setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus pemerasan.
"Kita belum mengirim hasil analisis. Belum, saya katakan belum. Belum menerima permintaan KPK," katanya di kantor PPATK, Jalan Juanda 35, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Lebih lanjut, Jero juga mengaku belum tahu apakah Jero terjerat kasus TPPU atau tidak karena hal itu KPK yang berwenang menilainya.
"Nah itu belum (TPPU Jero), karena itu kewenangan KPK. Lalu mengenai LHA belum kita kirim. Kita baru dapat laporan dari pihak pelapor untuk tiga tersanga kemarin. Kita butuh waktu untuk menganalisis," kata dia.
Tapi untuk kasus yang di lingkungan SKK Migas, Yusuf mengatakan sudah mengirimkan analisis ke KPK berupa delapan nama kasus dugaan TPPU.
Dari delapan nama tersebut, tiga di antaranya sudah jadi tersangka. Mereka adalah Waryono Karno yang ketika itu masih menjabat Sekjen Kementrian ESDM, mantan anggota DPR Komisi VII Sutan Bhatoegana, dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Rudi sudah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor.
"Lima belum saya sebut karena masih dalam proses. Dari delapan itu ada juga perusahaan, ada juga pejabat SKK Migas, ada juga keluarga dari tersangka," ujar Yusuf.
Kepala PPATK mengatakan tidak tahu apakah ada aliran dana dari Waryono ke Jero Wacik.
"Tidak, tidak tergambar. Makanya KPK itu kan hanya menyebutkan Rp9,9 miliar yang diperkirakan dari belanja," kata Yusuf.
