REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Budiman Sujatmiko melaporkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), perkembangan terbaru soal revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah digodok di DPR.
Budiman mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan bersama koalisinya tengah mengusahakan supaya UU Pilkada ini tetap memutuskan Pilkada langsung oleh rakyat dan bukan DPRD.
"Kita sedang berusaha, berikhtiar agar Pilkada langsung tetap ada," kata Budiman usai bertemu Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Budiman menambahkan, saat ini fraksinya tetap mengupayakan upaya lobi terhadap individu anggota DPR, meskipun dari partai peserta Koalisi Merah Putih tetap bersikeras dengan pilihan mereka yang menginginkan supaya Pilkada dipilih oleh DPRD.
"Lobi-lobi sudah, kita mengharapkan individu-individu," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini.
Koalisi Merah Putih bersikukuh bila pelaksanaan Pilkada langsung memakan biaya yang mahal. Menurutnya, Pilkada bisa jauh lebih murah sejauh sosok yang dijual itu baik. Kalau ada orang yang anggap Pilkada mahal berarti partainya tidak memiliki sosok yang layak dijual.
"Kita bilang yang rugi kadermu sendiri," ujarnya.
Dia malah curiga dengan adanya isu Pilkada lewat DPRD ini merupakan ujung dari polemik sengketa Pilpres 2014 lalu.
"Saya curiga motivasinya partai-partai ini tersandera karena kasus pilpres yang belum selesai. Dikhawatirkan mereka berpikir bisa mengumpulkan program pemerintah pusat. Ini ada satu persoalan belum selesai, Pilkada hanya jadi korban," tutur Budiman.
TERPOPULER
