REGIONAL:
Suara.com - Partai yang terbentuk pasca reformasi, Partai Amanat Nasional (PAN) tetap berkeras menolak mekanisme Pilkada langsung yang kini masih berlaku dan memilih mendukung kelompok pendukung Pilkada lewat DPRD.
Anggota Komisi II DPR, yang membawahkan pemerintahan, dari Fraksi PAN Herman Kadir menilai, Pilkada langsung tidak memberikan pelajaran politik yang positif bagi masyarakat.
Dia menegaskan sikap; partainya tetap mendorong pemimpin daerah lebih baik dipilih oleh DPRD. Herman bahkan menuding penyelenggara Pemilu berlaku tidak jujur, berkaca dari kekecawaan pada Pilpres.
"Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu mulai dari TPS, TPK, KPUD sudah tidak jujur lagi, sudah tidak adil lagi, itu terjadi di pileg maupun pilpres," katanya dalam rapat Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut diperparah oleh penanganan sengketa Pilkada yang tidak berlangsung jujur, terkait dengan kasus suap hakim MK.
"Hakim-hakim juga yang selesaikan sengketa juga tidak jujur lagi dalam mengadili, kita tahu juga terjadi suap di MK kemarin," tukasnya.
Bukan hanya di MK, di Mahmakah Agung (MA) juga demikian, itu terlihat ketika Pilkada di Sulawesi Selatan, Yasin Limpo yang menang dipilih oleh rakyat justru dibatalkan oleh Hakim Agung.
Menurutnya MA atau MK nantinya tidak mengurusi sengketa Pilkada lagi. Selain itu dia juga mendukung Pilkada DPRD agar lembaga survei tidak mengamibil alih posisi KPU untuk memprediksi calon pemenang.
TERPOPULER