REGIONAL:
Suara.com - Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djoermansyah Djohan menjelaskan, Pilkada langsung dan serentak akan menghemat anggaran Pilkada hingga 50 persen.
"Kalau sebelumnya biaya hingga Rp70 triliun, maka Pilkada kita ke depan, baik Gubernur maupun bupati atau wali kota akan berkurang hingga 50 persen, berarti 35 triliun," kata Djohermansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Meskipun menghemat anggaran hingga setengahnya, dia menilai bahwa pemilihan serentak ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat uang, melainkan agar pemerintah juga bisa fokus bekerja daripada mengurus Pilkada terus menerus.
"Pemilihan secara serentak ini juga bertujuan agar pemerintah fokus dalam bekerja, tidak mengurus Pemilu semata," tambahnya.
Selain itu dia juga menilai, untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi memang membutuhkan biaya yang mahal.
Dia menolak pendapat sejumlah fraksi di DPR yang beralasan Pilkada lewat DPR untuk menghemat biaya.
"Demokrasi itu butuh biaya, namun kita harus efisien dalam menggunakan biaya agar demokrasi tersebut tetap terwujud, masa untuk kepentingan rakyat tidak ada biayanya," tutup Djoermansyah Djohan.
Dari sepuluh fraksi di DPR, enam diantaranya menolak mekanisme Pilkada langsung. Keenam fraksi adalah yang tergabung dalam koalisi Merah-Putih pro Prabowo.
TERPOPULER