Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) disarankan agar menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya tidak bergaya hidup mewah. Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung.
"Harus lihat juga rekam jejaknya apakah calon menterinya itu mempunyai gaya hidup mewah selama ini atau tidak," kata Lisman di Depok, Jumat (12/9/2014).
Ia mengatakan, menteri-menteri nantinya harus dekat dengan rakyat sehingga bisa mengetahui secara jelas apa permasalahan mereka dan bagaimana solusinya dalam menghadapi persoalan.
"Kalau menteri punya gaya hidup mewah bagaimana bisa dekat dengan rakyat," katanya.
Dikatakannya rekam jejak yang perlu diperhatikan lainnya adalah masalah korupsi atau tersangkut masalah hukum lainnya. Hal itu agar tidak tersandera dengan kasus-kasus sebelumnya, sehingga ia dapat bekerja dengan benar untuk kepentingan rakyat.
Menurut dia dalam penunjukkan menteri jangan hanya dimonopoli dengan partai politik, tetapi juga diperhatikan unsur-unsur lainnya seperti para relawan, karena kemenangan Jokowi-JK bukan bukan hanya karena parpol semata tetapi juga kerja keras para relawan.
Sementara itu Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola mengatakan menteri yang duduk dalam pemerintahan Jokowi-JK diharapkan bukan pejabat teras parpol.
"Kita harus belajar dari kasus Anas Urbaningrum dan Jero Wacik," ujarnya.
Selain itu katanya menteri juga harus tidak mempunyai rekam jejak bermain politik uang dan bermasalah dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ini penting karena kasus yang terjadi pada masa lalu calon menteri akan mempunyai dampak yang tidak bagus," katanya. (Antara)
