Suara.com - Dalam wawancara yang diunggah di akun Suara Demokrat di Youtube pada Minggu (14/9/2014) malam, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempersilahkan Presiden terpilih Joko Widodo untuk menyampaikan pandangan atas perdebatan tentang mekanisme pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung atau lewat DPRD.
"Saya juga belum mendengar apa pandangan Pak Jokowi selaku presiden terpilih tapi ada baiknya bisa ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Rakyat juga bisa tanya langsung karena undang-undang yang baru ini berlaku untuk ke depan berarti pemerintahan Pak Jokowi seterusnya," kata SBY.
Secara terpisah, ketika wartawan meminta tanggapan Jokowi atas pernyataan SBY itu, Jokowi malah balik bertanya.
"Kok saya?" kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (15/9/2014).
Bagi Jokowi bila pilkada dikembalikan seperti dulu, dipilih lewat DPRD, sama artinya dengan kemunduran demokrasi. Mekanisme itu telah memotong hak politik rakyat.
Jokowi mendukung pilkada dipilih langsung oleh rakyat seperti yang selama sepuluh tahun terakhir berjalan.
"Hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan anggaran-lah, money politic-lah, konflik horisontal-lah. Justru (Pilkada langsung) itu yang akan mendewasakan masyarakat. Sekarang masyarakat sudah ngerti betul cara pilih walikota, bupati, gubernur. Jangan sampai kita mundur lagi ke belakang," kata Jokowi.
Bila yang menjadi alasan mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD adalah adanya praktik money politic, maka penyakit itulah yang harus dicegah dengan memperbaiki sistem.
"Kalau ada masalah kecurangan. Ya segera ditutup. Money politic ya harus tegas. Orang ga akan coba-coba lakukan, kalau law enforcement. Kalau ada kekurangan lagi, apa yang kurang? Dilihat. Kemudian, soal bakal terjadi konflik horizontal itu akan semakin berkurang kalau kedewasaan kita semua ada," kata Jokowi.
Jokowi berharap mekanisme pilkada tidak diubah lagi. "Bisa nggak?" kata Jokowi.
