Dukung Pilkada Langsung, Agus Gumiwang Tak Diajak Ngobrol dengan Fraksi Golkar

Suara.com - Politisi muda dari Fraksi Golkar, Agus Gumiwang,  bercerita kalau dirinya dijauhi alias tidak pernah lagi diajak berbicara oleh para petinggi fraksinya sejak menyatakan sikap berbeda soal RUU Pilkada. Agus lebih mendukung Pilkada langsung ketimbang Pilkada lewat DPRD seperti arahan DPP Golkar.

“Saya sudah tak pernah diajak ‘ngobrol’ teman-teman fraksi mas,” ujar Agus kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (24/9/2014).

Bukan sekali ini saja Agus berbeda dengan sikap partai berlambang beringin itu. Agus bersama politisi muda lainnya cukup vokal menyuarakan sikap partai yang salah karena memilih Prabowo. Agus sendiri saat ini memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia bahkan ikut dipecat bersama dua kader Golkar lainnya yakni Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Seperti perlawanan sebelumnya, Agus juga kini tak mau diam melainkan melobi sejumlah teman fraksinya untuk menyokong Pilkada langsung.

“Kita akan terus berjuang dan mengajak teman-teman,” katanya pada Selasa (23/9/2014) kemarin.

Dia bahkan mengklaim berhasil mengajak koleganya beralih, tapi cara yang bakal diambil mereka untuk melawan partai yakni dengan tidak hadir saat pengesahan RUU Pilkada nanti.

“Sesungguhnya mereka tahu kekeliruan partai, tapi tidak semua orang berani,” kata Agus.

Dia mengklaim sudah berbicara dengan beberapa anggota yang menyatakan sejalan dengan Poros Muda Partai Golkar untuk mendukung Pilkada langsung ketimbang Pilkada lewat mekanisme DPRD.

“Kalau bicara one on one, mereka sudah sepakat, tapi sekali lagi tidak semua orang berani,” terangnya lagi.

Agus sendiri tidak bisa memastikan berapa jumlah anggota Fraksi Golkar yang tidak sepakat dan diperkirakan tidak hadir di Paripurna ke 7 untuk mengesahkan RUU Pilkada, namun dia memastikan kalau Poros Muda Partai Golkar yang juga berisi Anggota Fraksi sudah siap menyatakan penolakan secara terbuka.

Selain Agus, Yorrys Raweyai dan Poempida Hidayatullah juga menyatakan menolak Pilkada lewat DPRD.

Sejumlah alasan yang menjadi penolakan yakni Pilkada DPRD mencederai dan merampas hak rakyat, serta dugaan akan terjadinya kartel politik yang dikuasi segelintir politisi di DPRD.

“Karena ini bagian dari perjuangan hati nurani,” tegasnya.