LBH Jakarta Kecam Demonstrasi Tolak Ahok jadi Gubernur

Laban Laisila

Sabtu, 27 September 2014 | 17:43 WIB
LBH Jakarta Kecam Demonstrasi Tolak Ahok jadi Gubernur
Massa Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014), menolak Ahok menggantikan Jokowi jadi gubernur. [suara.com/Nur Ichsan]

Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kampanye yang berisi penyebaran kebencian terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal berpotensi mengancam kebhinekaan yang ada di Republik Indonesia.

"LBH Jakarta sangat menghargai sikap politik dan hak berpendapat di muka umum, tapi kampanye yang menyebarkan kebencian dan ajakan diskriminasi berdasar rasial dan agama membahayakan integrasi bangsa, dan mengancam demokrasi dan keberagaman di NKRI," kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/9/2014)

Menurut dia, hal itu ditunjukkan penolakan sejumlah ormas yang disampaikan melalui maklumat yang disebarluaskan melalui media dan berbagai spanduk di beberapa wilayah di Jakarta.

Salah satu alasan dari penolakan terhadap Ahok adalah tidak adanya minoritas memimpin mayoritas dalam demokrasi sedangkan warga DKI mayoritas adalah kaum pribumi dan Muslim.

Muhamad Isnur menjelaskan bahwa beragam ketentuan seperti, Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 menjamin kesetaraan setiap warga negara di pemerintahan tanpa membedakan agama dan ras.

Selain itu, lanjutnya, Pasal 20 ayat (2) Konvenan Hak Sipil Politik PBB menegaskan bahwa segala tindakan yang mengajarkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan adalah hal terlarang.

Sementara pengacara publik LBH Jakarta Arif Maulana mengingatkan bahwa tindakan menyebarkan kebencian tersebut dapat melanggar Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 16 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis, serta Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Tindakan ini adalah tindak pidana yang dengan ancaman penjara yang cukup berat," tegasnya.

Untuk itu, Arif menegaskan bahwa negara melalui aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas terhadap tindakan ujaran kebencian yang disampaikan individu atau kelompok yang menyebarkan kebencian tersebut. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Pilih Benahi Jakarta Ketimbang Urus UU Pilkada

Ahok Pilih Benahi Jakarta Ketimbang Urus UU Pilkada

News | Jum'at, 26 September 2014 | 13:38 WIB

Terjebak Demo FPI, Sri Sultan Jalan Kaki ke Kantor Wapres

Terjebak Demo FPI, Sri Sultan Jalan Kaki ke Kantor Wapres

News | Rabu, 24 September 2014 | 17:15 WIB

Ini Alasan Ahok Tolak Temui Demonstran FPI

Ini Alasan Ahok Tolak Temui Demonstran FPI

News | Rabu, 24 September 2014 | 16:49 WIB

Menolak Pelantikan Gubernur DKI, FPI Ancam Pulangkan Ahok

Menolak Pelantikan Gubernur DKI, FPI Ancam Pulangkan Ahok

News | Rabu, 24 September 2014 | 13:25 WIB

Terkini

Gaduh Kontrak RANS Rp14,6 M di 2 Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa

Gaduh Kontrak RANS Rp14,6 M di 2 Kementerian, Raffi Ahmad Siap Diperiksa

News | Senin, 16 November 2026 | 18:07 WIB

Petani Stroberi di Rancabali Rasakan Manisnya Mekaar 8%

Petani Stroberi di Rancabali Rasakan Manisnya Mekaar 8%

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 18:06 WIB

Keseringan Pakai Pengisi Daya Cepat Terbukti Pangkas Umur Baterai Mobil Listrik

Keseringan Pakai Pengisi Daya Cepat Terbukti Pangkas Umur Baterai Mobil Listrik

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 18:05 WIB

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

News | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Raffi Ahmad Susul Gibran? Akui Jabatan Cuma Sementara, Serahkan Nasib kepada Prabowo

Entertainment | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

KDM Angkat Bicara soal Isu Cawapres Pengganti Gibran

Video | Senin, 16 November 2026 | 18:00 WIB

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Mendagri Dorong Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:59 WIB

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

UMKM Kini Bisa Cek Kesehatan Keuangan Usaha Lewat Platform Digital Gratis

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:58 WIB

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

MPR Tegaskan 2 Kandidat Wapres Baru Usulan Prabowo Harus Penuhi 22 Syarat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:56 WIB

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 17:55 WIB

×