Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan organisasi Front Pembela Islam akan berhadapan dengan polisi jika bertindak anarkis dalam upaya menolak pelantikan dirinya menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo.
"Haknya orang untuk begitu, tapi kita kan ada aparat keamanan yang menjaga lambang negara. Jabatan adalah lambang negara, termasuk jabatan gubernur dan wakil gubernur dan aparat akan mengamankannya," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/9/2014), ketika dimintai tanggapan terkait aksi unjuk rasa FPI di depan Gedung DPRD.
Ahok mengatakan tidak gentar menghadapi berbagai upaya FPI, termasuk membawa ribuan tanda tangan warga DKI ke DPRD sebagai wujud penolakan.
"Pakai tanda tangan warga Jakarta, ya tidak apa-apa karena konstitusi tidak bicara begitu," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ketika ditanya mengapa Ahok enggan menemui massa dari FPI itu, ia beralasan karena organisasi itu belum terdaftar secara resmi di Kemendagri.
"Bagaimana mau ditemui, belum terdaftar," ujar dia.
Pada unjuk rasa itu, empat perwakilan FPI diterima oleh pimpinan DPRD di antaranya, Habib Selon, Habib Fikri, Habib Idrus, dan Habib Muhsin. Sementara, sekitar seribu orang FPI berkumpul di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, perwakilan FPI meminta DPRD DKI tidak melantik Ahok menjadi gubernur. (Antara)
