Suara.com - Perjuangan panjang untuk mempertahankan mekanisme kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat gagal total di tingkat DPR. Hal itu ditandai oleh pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada pada Jumat (26/9/2014) dini hari melalui voting di ujung sidang paripurna.
Fraksi pendukung pilkada langsung, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, kalah telak oleh fraksi pendukung pilkada lewat DPRD: Golkar, Gerindra, PPP, PKS, dan PAN.
Direktur lembaga survei Populi Center, Usep S Ahyar, menilai kegagalan memperjuangkan pilkada langsung menunjukkan PDI perjuangan sebagai motor penggerak di koalisinya telah gagal membangun komunikasi politik dengan partai lain.
"Terutama dalam hal ini komunikasi politik dengan Partai Demokrat yang mempunyai potensi besar untuk memilih opsi pemilihan langsung," kata Usep kepada suara.com, Minggu (28/9/2014).
Seperti diketahui Fraksi Demokrat yang tadinya mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat, tiba-tiba walk out menjelang voting. Fraksi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki suara yang sangat menentukan pada malam itu, yakni 148 suara. Sikap ini kemudian menjadi perdebatan panjang.
Kegagalan mempertahankan pilkada langsung, menurut Usep, juga menunjukkan motivasi kekuasaan pada partai politik sangat menonjol sehingga tidak mengindahkan etika politik.
Dalam rapat paripurna Jumat dini hari, opsi pilkada dikembalikan ke DPRD didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih: Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra. Mereka memenangkan voting dengan jumlah 226 suara.
Sedangkan opsi pilkada langsung oleh rakyat yang didukung Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Partai Hanura hanya meraih dukungan 135 suara.
