Sikap SBY Soal UU Pilkada Bisa Berbagai Makna

Suara.com - Sikap Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin mengembalikan lagi sistem pilkada langsung bisa dimaknai bermacam-macam.

Pertama, kata pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S Ahyar, sikap tersebut ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap SBY dan Demokrat.

"Biar tidak dianggap sebagai pembohong, biar tidak dianggap tidak punya pendirian," kata Usep kepada Suara.com.

Menurut Usep masyarakat selama ini memiliki anggapan bahwa Partai Demokrat tidak sungguh-sungguh memperjuangkan hak politik masyarakat melalui pilkada secara langsung. Fraksi Demokrat DPR yang kemudian mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain, justru walk out dari sidang paripurna yang kemudian memenangkan kubu pilkada lewat DPRD.

"Lalu, kan kita tahu siap yang inisiatif mengubah sistem pilkada ini (dari langsung oleh rakyat kemudian diwakilkan ke DPRD), pemerintah, kan. Siapa pemerintah?" kata Usep.

Masyarakat, kata Usep, ada yang membaca sikap Partai Demokrat tersebut sebagai sebuah permainan atau sandiwara politik. "Sandiwara yang tidak manis, tidak baik, karena mudah dibaca," kata Usep.

Kemudian yang kedua, sikap SBY tersebut bisa juga dibaca sebagai kesungguhan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

"Ini bisa dibaca sebagai kesungguhan. Mungkin dalam proses kemarin, SBY tidak dapat info yang utuh tentang proses pengambilan putusan di DPR sehingga mungkin marah betul. Mungkin dia (SBY) sungguh-sungguh juga dengan plan A dan plan B terkait UU Pilkada itu," kata Usep.

Usep mengingatkan bahwa sekarang ini kepercayaan publik terhadap SBY sudah di titik nadir. Bila SBY sungguh-sungguh ingin mengembalikan kedaulatan rakyat lewat pilkada langsung, masyarakat ingin melihat buktinya.

"Apakah plan A, plan B, itu dilakukan atau tidak. Gitu aja," kata Usep.

Dini hari tadi dalam konferensi pers di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Presiden SBY kembali menegaskan keinginannya untuk mengembalikan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk itu.

“Plan A gak tembus, siapkan plan B. Plan B sekarang sedang dimatangkan. Ini untuk hasil yang lebih baik,” katanya.

Sayangnya, SBY belum bersedia merinci rencana B yang ia maksudkan. “Plan B itu apa, tak perlu disampaikan malam ini,” ujarnya.

“Kesimpulannya, tak ada jalan bagi saya untuk tidak tak bersetuju dengan hasil rapat paripurna. Saya taat konstitusi. Sejak siang tadi kami olah lagi untuk mencari jalan untuk menyelamatkan sistem Pilkada yang tepat,” SBY menambahkan.