Polemik UU Pilkada, SBY Pahami Kemarahan Publik

Siswanto | Suara.com

Rabu, 01 Oktober 2014 | 08:18 WIB
Polemik UU Pilkada, SBY Pahami Kemarahan Publik
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku dapat memahami kemarahan publik dan media massa dalam lima hari terakhir terkait polemik UU Pilkada.

Lewati Twitter @SBYudhoyono, Selasa (1/10/2014), Presiden menjelaskan bahwa ia telah melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat dan Rapat Terbatas Kabinet untuk dapatkan solusi atas polemik tersebut.

"Tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan," tulis SBY.

Desember 2011, SBY mengatakan telah menandatangani Amanat Presiden dan menugaskan Mendagri serta Menkum HAM untuk bahas RUU Pilkada bersama DPR RI.

Kemudian di tahun 2012, kata SBY, muncul silang pendapat antara yang setuju pilkada langsung dan tidak. Lalu, di tahun 2013, rata-rata setuju pilkada langsung di tingkat I dan II.

Usai Pilpres 2014, kata SBY, peta berubah. Koalisi Merah Putih memilih pilkada lewat DPRD, sedangkan Koalisi PDI Perjuangan memilih pilkada langsung. Sementara posisi Partai Demokrat, pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Sekarang, siapa yang menginginkan pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya," kata SBY.

Tapi tanpa koreksi, kata SBY, pilkada langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Itu sebabnya, kata dia, Demokrat bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan ke DPR.

SBY mengatakan ia dan partainya berjuang untuk mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan. Tetapi, katanya, opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

"Setelah opsi PD ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika PD minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga," kata SBY.

"Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dari PDI Perjuangan agar PDI Perjuangan PD gabung dalam satu opsi," kata SBY.

Meski punya suara terbesar, kata SBY, Partai Demokrat mengalah untuk menggabungkan opsi dengan PDI Perjuangan demi kepentingan rakyat. "Tapi katanya voting sudah dimulai," kata SBY.

"Proses politik di DPR yang panas dan cepat itu tidak sepenuhnya saya ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dari New York ke DC," SBY menambahkan. "Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pendukung Jokowi Anggap SBY Bohong

Pendukung Jokowi Anggap SBY Bohong

News | Rabu, 01 Oktober 2014 | 07:33 WIB

Ajak "Walk Out," Demokrat Tak Beri Nurhayati Assegaf Sanksi

Ajak "Walk Out," Demokrat Tak Beri Nurhayati Assegaf Sanksi

News | Selasa, 30 September 2014 | 14:13 WIB

Kritik Tajam terhadap Langkah SBY Sikapi UU Pilkada

Kritik Tajam terhadap Langkah SBY Sikapi UU Pilkada

News | Selasa, 30 September 2014 | 12:53 WIB

Terkini

Kelaparan Hantui India Usai LPG Langka Imbas Perang Iran, Buruh di Kota Balik ke Desa

Kelaparan Hantui India Usai LPG Langka Imbas Perang Iran, Buruh di Kota Balik ke Desa

News | Rabu, 15 April 2026 | 13:14 WIB

DO Saja Tak Cukup, DPR Minta Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual Diseret ke Ranah Pidana

DO Saja Tak Cukup, DPR Minta Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual Diseret ke Ranah Pidana

News | Rabu, 15 April 2026 | 13:12 WIB

Jangan Sampai Menyesal! Ini Risiko Besar Jika Berangkat Haji Tanpa Visa Sah

Jangan Sampai Menyesal! Ini Risiko Besar Jika Berangkat Haji Tanpa Visa Sah

News | Rabu, 15 April 2026 | 13:09 WIB

Dosen Universitas Budi Luhur Inisial Y Dipolisikan, Diduga Cabuli Mahasiswi Sejak 2021

Dosen Universitas Budi Luhur Inisial Y Dipolisikan, Diduga Cabuli Mahasiswi Sejak 2021

News | Rabu, 15 April 2026 | 13:07 WIB

Soroti Angkot Ngetem Picu Macet, Pramono Anung Bakal Tambah Armada Mikrotrans dan JakLingko

Soroti Angkot Ngetem Picu Macet, Pramono Anung Bakal Tambah Armada Mikrotrans dan JakLingko

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:59 WIB

Sisi Humanis Warga Iran, Tawarkan Buah ke Jurnalis Padahal Rumahnya Hancur Lebur Habis Diserang

Sisi Humanis Warga Iran, Tawarkan Buah ke Jurnalis Padahal Rumahnya Hancur Lebur Habis Diserang

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:45 WIB

Tak Cuma Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Diduga Peras Sekolah dan Camat

Tak Cuma Kepala Dinas, Bupati Tulungagung Diduga Peras Sekolah dan Camat

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:35 WIB

Ikhtiar Mbah Kibar Melawan Sita Bank dengan Goresan Kuas, Bukan Belas Kasihan

Ikhtiar Mbah Kibar Melawan Sita Bank dengan Goresan Kuas, Bukan Belas Kasihan

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:34 WIB

Kisah Mama Redha, Nelayan Perempuan Sumba yang Viral Jualan Hasil Laut Lewat TikTok Live

Kisah Mama Redha, Nelayan Perempuan Sumba yang Viral Jualan Hasil Laut Lewat TikTok Live

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:27 WIB

Mossad Punya Bos Baru, Tangan Kanan Benjamin Netanyahu Makin Yakin Bisa Gulingkan Rezim Iran

Mossad Punya Bos Baru, Tangan Kanan Benjamin Netanyahu Makin Yakin Bisa Gulingkan Rezim Iran

News | Rabu, 15 April 2026 | 12:27 WIB