Suara.com - Berdasarkan kalkulasi politik di Senayan saat ini, dimana Koalisi Merah Putih menguasai pimpinan DPR/MPR, dikhawatirkan mereka bakal menyandera Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ketika akan menjalankan roda pemerintahan.
"Memang tersandera karena memang kekuasaan itu ada di tangan legislatif," kata pengamat politik dari lembaga Populi Center, Usep S Ahyar, kepada suara.com.
Namun, kata Usep, Jokowi memiliki satu kekuatan, yakni people power.
"Rakyat, yang dalam konteks legalitas etik, tidak bisa diabaikan," kata Usep.
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, kata Usep, dapat diberdayakan oleh Jokowi-JK.
"Yang kemudian akan menilai apakah ini (legislatif) sesuai kepentingan rakyat atau tidak, apakah memperjuangkan kepentingan negara atau tidak. Nanti masyarakat yang akan menilai," kata Usep.
Usep mengatakan rakyat sekarang memiliki kontrol terhadap para pengambil kebijakan.
"Saya kira, Koalisi Merah Putih yang sekarang kuasai DPR/MPR tidak akan serta kemudian mengganjal begitu saja (kebijakan Jokowi), kalau melihat janji-janji mereka (Koalisi Merah Putih," katanya.
Menurut Usep, terlalu riskan bagi Koalisi Merah Putih bila nanti terus menerus menjegal kepentingan pemerintah yang baik untuk bangsa dan negara.
"Karena mereka juga perlu legislatif etik (kepentingan rakyat). Tak hanya legalitas formal saja. Mereka juga membutuhkan rakyat karena lima tahun lagi, mereka juga akan datang lagi ke rakyat," kata Usep.
Bila kelakuan Koalisi Merah Putih hanya menggunakan legal formal dan mengesampingkan legal etik, kata Usep, partai-partai yang tergabung di koalisi itu akan ditinggalkan pemilih.
