REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus bebas intervensi dari berbagai pemangku kepentingan dalam memilih menteri yang akan ditempatkan di kabinetnya.
"Keterbukaan aspirasi publik memperkaya modal yang dimiliki Pak Jokowi untuk mengambil keputusan tetapi tidak ada yang bisa masuk dalam proses outputnya (keputusan)," kata Yunarto di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Dia mengatakan, partisipasi publik dalam pembentukan kabinet Jokowi-JK berupa usulan yang datang dari berbagai pihak baik dari pemangku jabatan pemerintahan, partai politik maupun masyarakat sedangkan dalam penetapannya kelak berada di tangan Jokowi-JK.
"Metode jajak pendapat atau 'polling' ini hanya sebagai sarana input bukan instrumen penentu," kata dia.
Menurut Yunarto, usulan tersebut hanya memberikan variasi pilihan menteri bukan instrumen kepentingan orang atau pihak tertentu.
Sementara itu, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan wacana publik tentang calon menteri merupakan wujud partisipasi masyarakat yang patut didengarkan, namun masih bias kepentingan.
"Memang banyak juga usulan yang bias kepentingan, tetapi kita mencari dan mengumpulkan usulan-usulan terbaik lalu diputuskan," kata Andrinof.menempatkan seseorang sebagai menteri hanya untuk membagi-bagi kekuasaan.
Dia nmengingatkan, kabinet yang terbentuk harus profesional dan menghindari kesan bagi-bagi kursi demi kepentingan partai politik yang mengusungnya.
"Menteri yang dipilih Jokowi-JK harus bersih dan kredibel untuk mendukung pemerintahan yang akan dipimpinnya," katanya.
Hingga kini Jokowi sudah menetapkan 34 kementerian yang bakal diisi oleh 18 orang profesional dan 16 kader partai pendukung. (Antara)
TERPOPULER
