Suara.com - Dua seteru antara kubu pro pemerintah di parlemen Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) hanya sepakat penetapan jumlah 11 komisi, meski gagal menentukan mekanisme pemilihan pimpinan komisi di DPR.
"Sesuai rapat pimpinan kemarin, Komisi ini kita tetapkan adalah 11 Komisi. Saya rasa dengan Komisi 11 ini, kita ingn produktif," kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Menggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan Aria Bima yang juga bagian dari kubu KIH mengaku tidak keberatan dengan 11 Komisi DPR.
Fraksi PDI Perjuangan mengaku keberatan apabila jumlah komisi ditambah.
"Ndak masalah, diturunkan juga ndak masalah kembali ke 9 tahun 2004, tapi kita sepakat 11. Soal kabinet kan masuk dalam sub-sub masing-masing kementerian dalam pembagian leading sector dimasing-masing komisi," tegas Aria Bima.
Khusus untuk menentukan mekanisme pemilihan komisi DPR akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang akan digelar Kamis (16/10/2014).
Gagalnya penentuan mekanisme pemilihan pimpinan komisi ini menunjukkan perdebatan dua kubu koalisi masih alot.
Oposisi dari Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan pemilihan sistem paket, namun gabungan parpol pro pemerintah dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menginginkan ada musyawarah mufakat.
