Suara.com - Demontrasi massa yang menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur terjadi pula di Kantor DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Selasa (14/10/2014)
Aksi demo dilakukan sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) yang melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan diangkatnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dalam orasinya, Koordinator FMM, Ibnu Aqhil Dhaqi mengatakan setelah mencermati tingkah laku pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dinilai berpotensi merusak keharmonisan atau tatanan kehidupan berbangsa atau Pancasila.
"Intruksi Ahok saat sebagai plt Gubernur dengan melarang penjualan hewan qurban di jalan dan pelarangan penyembelihan di sekolah dasar, serta intruksi agar hewan kurban disembelih di RPH yang bertendensi, hal tersebut menghilangkan esensi ibadah penyembelihan hewan qurban yaitu membesarkan syiar Allah," tegasnya.
Dia menyebutkan sebelumnya Ahok juga melarang tabligh akbar yang sampai menutup jalan karena membludaknya jamaah, pelarangan takbir keliling malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, serta kebijakan merobohkan mesjid di TIM.
"Di sisi lain Ahok membesarkan syiar Tahun Baru Masehi tahun 2013 ke 2014 dengan menutup jalan Sudirman dan Thamrin Jakarta," katanya.
Para demontran kemudian terima Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim di ruang sidang khusus satu gedung DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan yang berlangsung setengah jam ini, Hendra berjanji akan berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat yang di sampaikan itu. (Antara)
