Anies Baswedan: Seluruh Dunia Kini ke Arah "Good Governance"

Suara.com - Deputi Bidang Kesra Tim Transisi Jokowi, Anies Baswedan, merespons dengan baik rilis Indonesia Governance Index (IGI) oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan). Hal itu menurutnya karena apa yang dilakukan oleh IGI akan mendukung transparansi pemerintah daerah (pemda).

Rilis itu sendiri berisi pengukuran tata kelola pemerintahan di 34 kabupaten/kota terpilih, lewat berbagai tolak ukur. Peluncuran penelitian IGI ini dilakukan di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, pada Selasa (14/10) lalu. Anies pun menilai, apa yang dilakukan oleh IGI adalah sebuah upaya mendorong transparansi pemerintahan.

"Seluruh dunia kini bergerak ke arah good governance. Ini seperti zaman dulu ketika dunia bergerak pada penghapusan perbudakan," ungkap Rektor Universitas Paramadina itu, Rabu (15/10).

Menurut Anies lagi, saat ini perkembangan menunjukkan di seluruh dunia bahwa sedang terjadi gerakan menghapus tata kelola pemerintahan yang buruk, menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

"Kita harus menjadi bagian dari gerakan positif tersebut, bahkan harus menjadi aktor-aktor pertama untuk mendukung gerakan itu," tegasnya.

Bagi Anies, apa yang dilakukan oleh IGI adalah ikhtiar awal, sekaligus pijakan utama menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

"Untuk menuju perbaikan, tentu kita harus mengetahui di mana posisi kita saat ini. Penilaian sekaligus alat ukur, menjadi penting, agar ke depan kita dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang sifatnya konkret," ucap juru bicara Jokowi-JK dalam Pilpres lalu itu.

IGI sendiri menyatakan bahwa rilis tata kelola pemerintahan ini ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan baik.

"IGI diluncurkan untuk mengevaluasi dapur di daerah. Kita menggunakan 126 indikator yang bersumber dari dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria yang ketat," papar Lenny Hidayat, peneliti utama IGI.

Menurut Anies pula, data IGI ini akan sangat berguna dalam tata kelola pemerintahan mendatang. "(Ini) Pijakan pertama untuk melakukan langkah perbaikan ke depan," katanya. [Antara]