Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi menegaskan pemandangan umum yang disampaikan perwakilan DPW-DPW terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus DPP PPP periode 2010-2015 terutama menyoroti dua hal.
"Kedua hal tersebut adalah kurang konsisten melaksanakan AD/ART serta kurang transparan dalam hal keuangan," kata Emron Pangkapi selaku pelaksana tugas (plt) ketua umum ketika menyampaikan jawaban DPP PPP atas pemandangan umum pada muktamar PPP di Surabaya, Kamis (16/10/2014).
Menurut Emron, terhadap dua hal tersebut tidak bisa hanya membebani ketua umum secara perorangan, karena PPP adalah partai bersama miliki seluruh kader.
"PPP bukan hanya milik ketua umum sendiri," katanya.
Kalau ada teguran dan kritikan terhadap DPP PPP agar disampaikan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai.
Pada kesempatan tersebut, Emron juga mengharapkan setelah jawaban DPP PPP atas pemandangan umum, DPW-DPW dapat menyampaikan usulan perihal perbaikan keuangan partai.
Emron juga menyikapi usulan dari DPW-DPW yang mengusulkan agar pemilihan ketua umum PPP periode mendatang melalui musyawarah mufakat serta usulan pembentukan formatur secara musyawarah mufakat.
"Kalau memang semua DPW yang hadir setuju pada mekanisme musyawarah mufakat untuk memilih ketua umum, itu lebih baik," katanya.
Emron juga menyambut baik, usulan DPW-DPW yang mengusulkan agar ketua umum DPP PPP mendatang adalah figur yang memiliki akhlakul karimah, memahami persoalan partai, dan memiliki komitmen untuk membangun partai.
Pada rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum atas laporan pertanggungjawaban DPP PPP disampaikan oleh tujuh ketua DPW yang mewakili tujuh zona, yakni Zona Sumatera, Zona Jawa bagian Barat, Zona Jawa Bagian Timur, Zona Kalimantan, Zona Sulawesi, Zona Nusa Tenggara, serta Zona Maluku-Papua. (Antara)
