Suara.com - Dalam membentuk pemerintahan, Presiden Joko Widodo harus benar-benar memperhatikan sikap, perilaku, dan kinerja orang-orang di sekitarnya, baik para menteri, ajudan, dan pejabat pemerintah. Tujuannya agar Revolusi Mental yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 bisa segera dilaksanakan.
Demikian dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam pernyataan pers yang dikirimkan kepada suara.com, Minggu (26/10/2014).
IPW menilai ada tujuh hal yang patut diperhatikan Jokowi. Pertama, para menteri, ajudan, dan pejabat pemerintahan Jokowi perlu difokuskan pada figur-figur muda sehingga energi dan sinergi dengan Jokowi tidak menemui kendala, terutama dalam hal psikologis.
"Keterlibatan figur senior yang begitu besar dan kental di dalam pemerintahan Jokowi hanya akan menjadi beban tersendiri bagi konsep Revolusi Mental," katanya.
Kedua, pengangkatan para menteri, ajudan, dan pejabat pemerintahan Jokowi tidak berlandaskan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketiga, tidak "main perempuan." Keempat, konsisten melakukan penegakan hukum, sebab selama ini pelanggaran hukum masih terjadi di berbagai lini. Kelima, berani memberantas mafia hukum, mafia pajak, mafia proyek, mafia anggaran, mafia migas, dan segala bentuk mafioso lainnya.
"Selama ini praktek-praktek mafioso masih mencengkram pemerintahan maupun legislatif," kata Neta.
Keenam, senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Dan ketujuh, jika terlibat tindak pidana, terutama dugaan korupsi harus segera mundur dari jabatannya.
"Inti dari pembentukan kabinet dan pemerintahan ini adalah bagaimana Presiden Jokowi bisa bekerja cepat menjalankan konsep Revolusi Mental. Sebab rakyat sudah letih menghadapi korupsi, calo, dan aksi mafioso lainnya yang menghancurkan bangsa Indonesia," katanya.
TERPOPULER
