Suara.com - Peniliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mempersoalkan kemampuan menteri yang menduduki posisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurutnya, masih ada figur lain yang lebih berkompeten dari pada Yassona H Laoly.
"Kalau kita lihat, posisi Menteri Hukum dan HAM ini masih belum diduduki oleh orang yang berkompeten. Awalnya ada nama Artidjo Alkostar, Saldi Isra, dan juga Jimly Assidiqqie, tapi akhirnya dipilih yang lain," kata Donal di Gedung ICW Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa(28/10/2014).
Keraguan Donal terhadap sosok Yassona dilatarbelakangi berasal partai politik. Oleh karena itu dia khawatir, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bisa menyebabkan kinerja dalam menegakkan hukum ke depannya tidak tajam.
"Seharusnya posisi Menkum HAM itu harus diisi oleh orang yang profesional, yang sekarang ini berasal dari partai, khawatirnya penegakkan hukum kedepan akan tumpul," tambah Donal.
Sebelum menetapkan nama-nama para menterinya, Jokowi pernah memanggil Saldi Isra dan sejumlah tokoh lain ke Istana Kepresidenan. Oleh karena itu, kata dia, besar harapan masyarakat atau publik akan lahirnya sosok menteri yang bersih dan berkualitas, paling tidak dari rekam jejaknya selama ini.
Donal menambahkan, harapan tersebut sebenarnya muncul, ketika adanya nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assidiqqie yang disebut-sebut menjadi Menteri Hukum dan HAM. [Nikolaus Tolen]
