REGIONAL:
- ICW mencatat 1.742 penerima program MBG keracunan di berbagai daerah pada Juli hingga September 2026.
- Kasus keracunan berulang disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta sanksi administratif yang dinilai terlalu ringan.
- ICW mendesak Presiden Prabowo menghentikan program MBG karena lebih banyak menimbulkan kerugian.
Suara.com - Sebanyak 1.742 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan mengalami keracunan sepanjang Juli hingga September 2026. Korban tersebar di Sidoarjo, Agam, Nganjuk, Sleman, Lasem, dan Bener Meriah, mulai dari siswa hingga tenaga pendidik.
Data tersebut disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW Nisa Zonzoa mengatakan jumlah korban itu belum mencakup kasus keracunan MBG yang terjadi di Jayapura dan Lembang.
Menurut Nisa, berulangnya kasus tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola program yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
"Keracunan ini bukan kali pertama terjadi, tetapi ini merupakan kejadian yang berulang. Ribuan siswa sudah menjadi korban keracunan sejak program ambisius ini diluncurkan," kata Nisa melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com pada Kamis, (3/9/2026).
Nisa menduga berulangnya kasus keracunan tidak terlepas dari lemahnya penindakan terhadap pelanggaran. Dia menilai pelanggar selama ini cenderung hanya dikenai sanksi administratif.
Selain persoalan pengawasan, Nisa menyoroti besarnya anggaran MBG yang menurutnya belum diimbangi transparansi memadai. Kondisi itu dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran dalam rantai pengadaan dan pelaksanaan program.
"Setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak hanya dilihat sebagai kelalaian teknis, tetapi juga diperiksa kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, atau praktik korupsi dalam rantai pengadaan dan pelaksanaannya," ungkapnya.
ICW pun meminta pemerintah mengevaluasi kembali prioritas anggaran MBG.
Mereka bahkan mendesak agar anggaran operasional program tersebut dialihkan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera, NTT, dan Kalimantan yang dinilai memiliki urgensi lebih besar.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW mendesak Presiden Prabowo menghentikan program MBG yang mereka nilai justru lebih banyak menimbulkan mudarat.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER