Suara.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Effendi Simbolon memaklumi jika banyak yang menganggap pihaknya marah lantaran tidak mendapatkan jabatan di parlemen. Namun, dirinya menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kubu Indonesia Hebat (KIH) di parlemen merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusi.
"Kami dibilang ngambek, ya silahkan saja, itu persepsi orang perorang, tapi ini kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusi," kata Effendi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
Dia menilai bahwa apa yang terjadi di DPR saat ini adalah sebuah masalah serius dan bukan hanya soal berebut posisi seperti yang terus dialamatkan kepada kubunya. Salah satu hal yang ditentang KIH, menurut Effendi, adalah penentuan pimpinan tanpa kuorum yang cukup. Karena itu, dia meminta kepada pimpinan DPR agar tidak memaksa menetapkan sesuatu tanpa kuorum yang cukup.
"Kami melihat ini sebuah proses serius karena bahkan bisa destruktif. Sejak awal sidang paripurna semuanya sudah disepakati bahwa komisi berasal dari fraksi, tapi akhirnya ditetapkan tidak sesuai kesepakatan dan kuorum belum cukup. Masalah ini jangan diabaikan, jangan pula dipaksakan," tegas Effendi.
Munculnya dualisme di DPR atau adanya DPR tandingan disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari kubu KIH terhafap pimpinan DPR. Mereka menilai ada keberpihakan pimpinan dalam memimpin dewan kehormatan.
