Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan respon terhadap manuver Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menyapu bersih jabatan strategis di legislatif. Menurutnya, hal itu adalah upaya untuk menunjukkan eksistensi mereka di parlemen.
"Kan mereka ini butuh yang namanya eksistensi, KIH perlu eksistensi karena di eksekutif gagal, kursi menteri sedikit mereka mencoba mencari di legislatif, eh kok ya gagal juga. Jadi bagaimana, mereka membuat sinetron sendiri saja, jadi supaya terlihat ada gerakan mereka yang tidak tertutup dari apa yang dilakukan KMP," kata Hendri dalam acara diskusi bertajuk "Politik Kisruh DPR" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
Selain itu, Hendri menilai saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengakhiri kekisruhan sebagai hal yang sangat baik. Oleh karena itu, menurut Hendri, alangkah baiknya jika KIH tetap legowo menerima kenyataan dan meniadakan DPR tandingan. Sehingga pada gilirannya, Jokowi tidak lagi perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"Jokowi sendiri sudah meminta DPR ini bersatu tidak terbelah. Komunikasi yang dibangun, KIH nya harus legowo. Perppu itu tidak akan terjadi, karena Jokowi-JK adalah sosok pimpinan cerdas," tambahnya.
Selain legowo, untuk segera menuntaskan konflik sekarang ini, Hendri juga menyarankan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri untuk segera menjalin hubungan dengan elit parpol lainnya, khususnya dari KMP.
"Bu Mega cobalah lebih luwes dalam berkomunikasi dengan ketua parpol lain. Mungkin itu bisa mengurangi kebuntuan-kebuntuan di DPR sekarang ini. Karena mau berapa lama kita punya DPR yang kerjanya terhambat, karena masalah komunikasi yang sebetulnya bisa dipecahkan oleh anggota DPR itu," tutupnya. [Nikolaus Tolen]
