Infografis
Suara.com - Direktur Strategy Institute Jakarta Khatibul Umam Wiranu mengatakan terkait dengan rencana Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BIN, selain harus memenuhi soal syarat utama, ia juga harus mempunyai kompetensi dalam dunia intelijen, profesional, serta memahami karakteristik bangsa Indonesia yang plural.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR itu memiliki beberapa catatan penting terkait dengan rencana penunjukan Kepala BIN.
"Pertama, BIN era pemerintahan Jokowi harus diubah pendekatannya dengan menggunakan human intelijen. Pendekatan ini tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, namun lebih bersifat persuatif, edukatif, dan humanis," kata Umam dalam pernyataan pers yang dikirim kepada suara.com, Kamis (6/11/2014).
Kedua, human intelijen juga meniscayakan BIN tak lagi menggunakan cara-cara represif dalam merespons gejala-gejala gerakan yang mengganggu keamanan negara di masyarakat. Namun, cara persuasif lebih ditekankan. Dengan cara ini, akan menjadikan kelompok yang awalnya antinegara, antiinstitusi-institusi formal kenegaraan, justru bisa berubah menjadi kekuatan yang memperkuat negara.
Ketiga, dalam konteks ini, Kepala BIN yang berasal dari kalangan sipil dapat menjadi terobosan penting untuk mengondisikan BIN dengan melakukan pendekatan human intelijen. Jika Kepala BIN dari kalangan sipil yang memimpin, BIN tidak lagi menakutkan rakyat, justru bisa memberi rasa aman kepada negara dan rakyatnya, kata Umam.
"Sebagai contoh sederhana, para teroris, kaum separatis, dan penganut ideologi selain Pancasila yang sudah tertangkap maupun yang dalam pengejaran aparat, tidak bisa serta merta dilakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, tetapi mereka juga harus difasilitasi, diberi ruang oleh negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak demi menghidupi keluarganya," kata dia.
