Suara.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masalah pembebasan lahan ikut menjadi penghambat langkah pemerintah dalam menghilangkan banjir dari Ibu Kota Jakarta.
"Kita kan mau antisipasi banjir, yang jadi masalah dari tahun ke tahun adalah pembebasan lahan. Ada lahan yang diakui beberapa pihak," kata Basuki yang biasa disapa Ahok ketika blusukan ke Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (18/11/2014).
Contoh kasus konflik pembebasan lahan di Jakarta adalah lahan diklaim milik pihak tertentu ketika akan dibebaskan pemerintah. Lahan yang masih sengketa, antara lain berada di Kampung Pulo.
Ahok menambahkan untuk menangani permasalahan tersebut, pemerintah akan berkerjasama dengan pengadilan negeri.
"Nah masalah ini kita akan serahin ke pengadilan negeri saja. Kita taruh, kita bongkar. Lalu masalah ke dua ada banyak orang yang meminta hak yang tidak masuk akal. Nah yang ini juga kita akan serahkan ke pengadilan negeri, kalau mereka ngotot kita konsinyasi saja, setelah itu kita akan bongkar," kata Ahok.
Ahok mengatakan telah menyiapkan 500 unit rumah susun sederhana untuk warga yang lahannya terkena proyek pembebasan.
"Nah ini juga gak ada toleransi lagi, kita gak tahu menahu, yang penting sudah kita siapkan rumah susun. Prinsip kita jelas, kita gak bisa lagi pindahin orang terlalu jauh, karena faktor kehidupan mereka, mata pencaharian mereka. Nah kita lagi bangun 500 unit rusun sampai akhir tahun siap," kata Ahok.
