Fraksi Gerindra akan menggunakan hak bertanya kepada pemerintah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kalau dari fraksi Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di DPR Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Menurut politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat waktu. Fadli mengatakan, pemerintah tidak punya alasan untuk menaikan harga BBM sebab harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.
Fadli mencontohkan di sejumlah negara juga mengalami penurunan harga BBM. Seperti di Singapura yang harga BBM hanya Rp8.000. Namun, di Indonesia justu menetapkan harga lebih tinggi dari Singapura yakni Rp8.500.
"Jangan sampai justru ini memuluskan industri hilir seperti koorporasi asing untuk berbisnis di Indonesia," katanya.
