Suara.com - Partai Demokrat belum memutuskan sikap terkait langkah fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih yang akan mendorong DPR untuk menggunakan hak interpelasi atas kebijakan pemerintah Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Sikap resmi Demokrat belum," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok kepada suara.com, Senin (24/11/2014).
Mubarok menambahkan partainya memilih untuk mementingkan pemerintahan harus tetap berjalan.
"Bahwa ada masalah, iya. Sepanjang itu masih bisa diselesaikan, ya selesaikan," kata Mubarok yang merupakan Guru Besar Bidang Psikologi Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Terkait dengan niat KMP mendorong DPR menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah, kata Mubarok, secara konstitusional langkah tersebut boleh dilakukan.
"Wajar-wajar saja itu, itu konstitusional," kata dia.
Tetapi apakah langkah itu perlu untuk dilakukan, kata Mubarok, itu soal pilihan.
Mubarok menegaskan bahwa partainya bersikap bebas aktif. Artinya, sepanjang suatu kebijakan yang ditempuh pemerintah masih pro rakyat, akan didukung. Sebaliknya, bila hanya mementingkan kelompok, maka Demokrat akan menolak.
