REGIONAL:
Suara.com - Karena belum menjadi program wajib belajar, banyak anak-anak di Jakarta tidak bisa mengenyam pendidikan anak usia dini. Padahal usia nol hingga enam tahun merupakan tahun emas (golden years) pembentukan karakter anak. Sebagai provinsi yang punya anggaran pendidikan melimpah, DKI Jakarta diharapkan melakukan terobosan menjadikan PAUD sebagai wajib belajar sehingga bisa dinikmati gratis oleh anak-anak.
Senator Jakarta Fahira Idris mengaku banyak menerima keluhan dari warga Jakarta, terutama para ibu yang tidak bisa memberikan pendidikan PAUD kepada anaknya karena keterbatasan biaya.
Karena belum jadi wajib belajar, kata Fahira, orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar anaknya bisa merasakan PAUD. Padahal, jika bangsa ini ingin maju, kata Fahira, anak-anak harus difasilitasi agar tumbuh jadi pribadi yang mandiri, percaya diri, punya rasa sosial yang tinggi, cepat beradaptasi, berani jujur, dan punya rasa ingin tahu yang besar sehingga mampu menjalankan negeri ini dengan baik.
“Saya berharap Gubernur Jakarta yang baru, Pak Ahok, berani buat terobosan membuat Jakarta sebagai daerah pertama yang PAUD-nya jadi wajib belajar. Saya berani jamin jika ini terealisasi, 20-30 tahun ke depan, Jakarta akan jadi salah satu kota terbaik di dunia karena dipimpin oleh orang-orang cerdas, jujur, dan berkarakter. Ini investasi,” kata Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi pendidikan dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan kepada suara.com, Kamis (27/11/2014).
Sebagai provinsi dengan pendapatan asli daerah terbesar di Indonesia, kata Fahira, Jakarta punya anggaran pendidikan yang cukup melimpah. Dalam APBD 2013 saja, provinsi ini menggelontorkan anggaran Rp12,1 triliun untuk pendidikan atau sekitar 28 persen dari total APBD yang artinya mendapat porsi terbesar. Namun, karena belum jadi wajib belajar, dari Rp12,1 triliun itu hanya sekitar 3 persen diberikan buat PAUD.
Untuk itu, lanjut Fahira, sudah selayaknya Pemerintah DKI Jakarta mulai merancang agar anggaran pendidikan yang besar ini bisa dialokasikan menggratiskan PAUD untuk seluruh anak Jakarta. Apalagi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2014 ini termasuk rendah.
“Memang ini bukan pekerjaan mudah, makanya dari sekarang mulai disusun road map, rencana aksi, jika perlu susun naskah akademik agar PAUD menjadi program wajib belajar dan gratis di Jakarta. Karena ini bukan soal PAUD jadi gratis saja, tetapi juga bicara peningkatan kapasitas guru dan fasilitas PAUD. Saya yakin Pak Ahok punya komitmen tinggi untuk pendidikan anak Jakarta,” ujar Fahira.
Di Jakarta, kata Fahira, saat ini ada sekitar 1.250-an PAUD, dengan jumlah peserta didik sekitar 68 ribu anak yang diajar 6200-an tenaga pengajar. Hampir semua PAUD ini juga inisiatif masyarakat sehingga mulai dari visi misi hingga kurikulumnya dibuat sesuai keinginan para penyelenggara PAUD. Sementara, tenaga pengajarnya kebanyakan adalah relawan.
Persoalan mendasar lain terkait PAUD, tambah Fahira, kebanyakan gedung-gedung PAUD di Jakarta masih sangat sederhana atau seadanya. Tenaga pengajarnya, hampir 80 persen juga belum sarjana, ditambah gajinya yang sangat minim.
“(Honor guru PAUD) Tidak layak disebut gaji. Fasilitas sangat kurang, alokasi negara untuk PAUD juga seadanya,” ungkap Fahira Idris yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri.
