Infografis
Suara.com - Mantan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menyerukan mencabut darurat militer yang diberlakukan sejak kudeta 22 Mei lalu. Imbauna ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi proses pengambilan opini publik mengenai konstitusi baru dan reformasi nasional.
Jika perlu, kata Abbhisit, Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban yang melakukan kudeta bisa melakukan darurat militer ketika terjadi masalah lagi.
Pemimpin Partai Demokrat itu mengatakan, dirinya akan mengusulkan kepada komite penyusunan konstitusi bahwa referendum publik diadakan sebelum konstitusi baru diberlakukan.
Dilanjutkan Abhisit, kuesioner yang digunakan dalam referendum harus terbuka dengan lebih banyak pilihan daripada hanya "ya" atau "tidak." Piagam baru itu tidak harus membatasi hak-hak dan kebebasan rakyat. Menurutnya, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan.
Dia juga mengusulkan agar kendala utama dalam sistem politik dihapus, dan korupsi harus diselesaikan melalui pembentukan mekanisme pemantauan.
Thailand segera memiliki konstitusi permanen baru yang bakal diumumkan pada Juli 2015. (Antara)
