Infografis
Suara.com - Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan kelompok Agung Laksono diselenggarakan di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, mulai Sabtu (6/12/2014) malam hingga Senin (8/12/2014) nanti.
Penyelenggaraan acara tersebut dilakukan setelah kelompok Aburizal Bakrie terlebih dahulu menyelenggarakan Munas IX di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, akhir 30 November sampai 4 Desember 2014.
Panitia munas Ancol dan Bali sama-sama mengklaim menyelenggarakan acara seusai dengan kuorum.
Munas Bali secara aklamasi telah memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Ia terpilih memimpin partai berlambang pohon beringin untuk kedua kalinya.
Sementara munas Ancol rencananya akan memilih ketua umum pada malam nanti. Ada tiga kandidat yang berkompetisi, yakni Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso.
Terkait dengan legitimasi munas, Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang mengatakan hal itu akan diuji oleh Mahkamah Partai Golkar.
"Ini kan sengketa partai. maka diuji oleh Mahkamah partai. Kalau misalnya ada masalah yang lebih luas, barulah negara campur tangan menggunakan Kementerian Hukum dan HAM," kata Bintang kepada suara.com, Minggu (7/12/2014).
Tapi, kata Bintang, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagaimana disampaikan di televisi beberapa waktu yang lalu, telah mengembalikan masalah tersebut ke internal Partai Golkar.
"Menkumham sudah kapok dalam kasus PPP yang lalu. Karena terlalu cepat ikut campur PPP, malah di-bully di media sosial, malah dihabisi, bahkan dipersoalkan di Komisi III. Jadi sudah kapok dan sekarang (untuk kasus perpecahan di Golkar) mengembalikan ke Mahkamah Partai Golkar," kata Bintang.
Demikian juga dengan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno, menurut Bintang, sekarang menjadi lebih cermat sebelum membuat opsi.
"Begitu juga Menkopolhukam, kan sudah kartu merah. Waktu merekomendasikan kepada Polri agar tidak memberi izin acara Munas Bali dengan mengatakan tidak kondusif. Ternyata kan berlangsung aman," kata Bintang.
Bintang mengatakan saat ini sudah dua menteri Kabinet Kerja yang sudah mendapatkan kartu merah terkait dengan urusan rumah tangga partai politik.
