Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kaderisasi Gandung Pardiman optimistis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali yang telah memilih Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2014-2019.
"Besok kami serahkan ke Kemenkumham, lengkap semua. Mulai dari hasil Munas IX Bali, kepengurusan sudah lengkap. Termasuk syarat 30 persen wanita lengkap, bahkan lebih," kata Gandung kepada suara.com, Minggu (7/12/2014).
Diminta tanggapan atas sikap kelompok Agung Laksono yang juga yakin Kemenkumham akan mengesahkan kepengurusan Munas IV di Ancol, Jakarta Utara, Gandung menilai klaim seperti itu memang gampang untuk dikatakan. Tapi, katanya, semua kembali ke realitas.
"Kalau orang ngomong kan mudah saja, tapi apakah berdasarkan fakta organisasi, fakta hukum, dan realitas di lapangan?" kata Gandung.
Lantas, Gandung mengibaratkan cucunya yang sekarang sedang belajar berbicara. Saat anak sedang belajar bicara, ia mengucapkan macam-macam hal.
"Tapi, apa iya, (kelompok Agung Laksono) seperti cucu saya itu," kata Gandung.
Gandung menekankan bahwa Munas IX di Bali adalah yang sah karena memiliki landasan hukum, berdasarkan keputusan rapimnas, serta dihadiri oleh seluruh DPD pemegang hak suara.
Sementara Munas IX di Ancol, menurut Gandung, ilegal.
"Jadi, landasan hukumnya tak ada, penyelenggara bukan DPP, jadi itu termasuk munas yang ilegal. Apapun yang nanti dihasilkan, ilegal itu. Yang sah itu Bali," kata Gandung.
