Suara.com - Pemerintah akan mengkaji ulang pembangunan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang ditujukan untuk melindungi Ibu Kota DKI Jakarta dari banjir. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhamad Nasir, untuk mengatasi banjir Jakarta, tidak cukup hanya membuat Giant Sea Wall. Di samping itu, perlu pula kajian menyeluruh, termasuk diantaranya adalah penanganan masalah Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Dilanjutkan, tapi kan kaitannya melanjutkan itu ada kajiannya. Karena belum tentu kita melanjutkan Giant Sea Wall terus selesai semua kan," kata Nasir di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Petekonomian) Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Untuk melakukan kajian secara menyeluruh, Nasir menyarankan pembentukan badan baru yang khusus mengurusi penanggulangan masalah banjir di Jakarta.
"Jadi mulai dari mengurusi masalah DAS (Daerah Aliran Sungai), pelabuhannya, sampai ke bagaimana untuk masalah Giant Sea Wall. Perlu ditangani secara terintegrasi," tuturnya.
Nasir mengungkapkan, nantinya, badan tersebut akan beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Saya mengusulkan ada badan dan semua kementerian terkait mendukungnya. Jadi Ristek, PU, DKI, Jabar, Banten, Kemenkeu, Bappenas," ujarnya.
Nasir menargetkan, pengkajian ulang tersebut akan selesai tahun depan.
"Jadi di-review kembali. Target 2015 ini akan diselesaikan," katanya.
Untuk menangani masalah banjir di Jakarta, Nasir menyebutkan memang butuh pendekatan menyeluruh. Ini tentunya perlu dana yang tidak sedikit.
"Dananya besar sekali, Rp 340 triliun. Itu untuk DAS sungai mulai dari Jabar, Banten, kemudian tanggul lumpur, water set area," pungkasnya.
Giant Sea Wall atau tanggul Garuda Raksasa dibangun dengan tujuan utama untuk melindungi ibu kota Jakarta dari banjir. Proyek tersebut sudah dicanangkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
