Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas di Jakarta, Agung Laksono, menyebut Ketua Umum Partai Golkar versi Munas di Bali, Aburizal Bakrie, tak konsisten dengan sikap terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Saya kira itulah yang sering terjadi selama ini, sikap inkonsistensi," ujar Agung di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/12/2014).
Ketika Munas di Bali sedang berlangsung, Aburizal menyatakan menolak Perppu Pilkada. Dengan kata lain, ia mendukung kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, tapi lewat anggota DPRD. Tapi pada Selasa (9/12/2014), tiba-tiba sikap Aburizal berubah lagi mendukung Perppu Pilkada. Keputusan tersebut ia nyatakan lewat akun Twitter, @aburizalbakrie.
Perppu Pilkada sejatinya untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.
Agung mengatakan inkonsistensi Aburizal tidak hanya menyangkut sikap terhadap Perppu Pilkada. Aburizal, kata Agung, bahkan tidak konsisten dengan pelaksanaan Munas, yakni mempercepat Munas dari seharusnya 2015 menjadi 2014.
"Keputusan Munas dilanggar, performance seperti ini, yang akhirnya melahirkan tim penyelamat," kata Agung.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas di Jakarta, Agus Gumiwang, menyebut sosok seperti Aburizal sangat berbahaya karena tidak bisa dipercaya.
"Saya kira publik bisa menilai bagaimana karakter Pak Ical secara pribadi dan berbahaya lagi sosok pak Ical dipercaya oleh yang mempercayainya untuk memimpin organisasi besar partai Golkar, ini inkonsistensi. Ini persoalan selama 5 tahun kepemimpinannya ke depan," kata Agus.
"Saya bersyukur, akhirnya Tuhan membuka pintu mata telinga Pak Ical, bahwa suara rakyat suara Golkar. Kepekaan rakyat harus didahulukan, saya ucapkan syukur Pak Ical bukan jadi ketua umum," Agus menambahkan.
