Suara.com - Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII Jakarta Djan Faridz menegaskan arah politik PPP akan ditentukan dalam Musyawarah Kerja Nasional I PPP, apakah tetap di Koalisi Merah Putih atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat.
"Nanti kita lihat hasil Mukernas I PPP, bagaimana tanggapan kader terhadap situasi politik saat ini," kata Djan Faridz pada pembukaan Mukernas I PPP di Hotel J.S Luwansa, Jakarta, Rabu.
Djan Faridz mengatakan para kader akan membahas berbagai persoalan dalam Mukernas tersebut salah satunya mengenai apakah akan tetap di KMP atau ke KIH.
Menurut dia, PPP dalam dinamika demokrasi pasca-Pilpres memosisikan diri berada di KMP yang didasarkan visi dan misi kebangsaan serta politik.
"Kami dalam orientasi politik kebangsaan yang lebih stabil. Dalam konteks itu PPP istiqomah memosisikan diri sebagai partai amar ma'ruf nahi munkar," ujarnya.
Menurut dia, tidak ada salah dengan posisi politik PPP saat ini karena menjadi partai oposisi tidak kurang mulianya dengan menjadi partai pendukung pemerintah.
Dia mengatakan menjadi partai oposisi tidak diharamkan selama kepemimpinan tidak mengingkari amanah rakyat.
"PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip mendorong pelaksanaan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan tercela," katanya.
Dia menegaskan dengan prinsip amar ma'ruf, PPP mendorong berkembangnya budaya kritis dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pembusukan dalam politik.
Menurut dia, melalui prinsip itu dalam jiwa kader PPP tertanam bahwa mendukung kebijakan pemerintah yang baik sama pahalanya dengan mengkritik kebijakan yang kurang baik.
"PPP mengorientasikan perjuangan politik partai yang religius dan berakhlakul karimah serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin sekaligus mendukung demokrasi yang diridhoi Allah SWT," katanya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PPP Dimyati Natakusumah mengatakan partainya membuka kemungkinan untuk berpindah arah politiknya dengan bergabung ke KIH.
Hal itu, menurut dia, karena kader PPP tidak ada yang duduk di pimpinan MPR RI maupun DPR RI.
"Ada kemungkinan ke KIH, alasannya karena kami independen, tidak terikat di manapun," katanya.
Selain itu, menurut dia, Mukernas PPP juga akan membahas dan mengevaluasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Dia juga mengatakan Mukernas PPP akan membahas mengenai pengosongan kolom agama dan kebijakan pemerintah mengevaluasi penggunaan Kurikulum 2013. (Antara)
TERPOPULER
