Mukernas II PPP Sempat Ricuh, Mardiono Dkk Disomasi Dituntut Minta Maaf

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 20 Desember 2024 | 14:53 WIB
Mukernas II PPP Sempat Ricuh, Mardiono Dkk Disomasi Dituntut Minta Maaf
Plt Ketua Umum DPP PPP, M Mardiono. (Suara.com/Bagaskara)

Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP M Mardiono dituntut untuk meminta maaf atas kericuhan yang sempat terjadi saat pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP yang diselenggarakan di Ancol pada Sabtu (14/12/2024) lalu.

Sebagaimana informasi yang beredar serta video yang viral di media sosial, saat itu Ketua DPP PPP Bidang OKK, Idy Muzayyad merasa telah mendapatkan tindakan diduga kekerasan oleh orang dekat Mardiono.

Tak hanya itu, ia jugaa mendapat kekeraan dari preman bayaran saat menyampaikan pendapat pada forum Mukernas.

"Ini bukan peristiwa biasa yang bisa diabaikan begitu saja. Pak Mardiono sebagai penanggung jawab tertinggi mukernas dan berada di tempat kejadian, seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi. Tapi nyatanya ia malah membenarkan tindakan premanisme tersebut," kata Idy kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Idy menyayangkan hal tersebut bisa terjadi di forum sidang terhormat Mukernas partai berasas Islam.

"Tindakan kekerasan dan pengebirian kebebasan berpendapat tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perjuangan partai, khususnya poin musyawarah, persamaan dan kebersamaan,” ungkap Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) periode 2006-2009.

Selain kepada Mardiono, ia juga menuntut permintaan maaf dari ketua Panitia mukernas, Amri M Ali dan Wasekjen DPP PPP Rapih Herdiyansyah yang disebutnya sebagai orang dekat Mardiono.

“Ketua panitia bertanggung jawab langsung terhadap pengerahan preman yang merebut mic. Dan Rapih ini bersikap arogan dan pelaku tindakan premanisme menarik kerah baju saya,” katanya.

Surat Somasi

Idy sudah menyiapkan surat somasi berisi permintaan maaf terhadap ketiga orang tersebut dan memberikan waktu selama 7x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf.

“Meminta maaf bukan kepada saya, tetapi kepada keluarga besar PPP dan umat, karena telah merusak marwah PPP,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut dirinya lakukan agar tindakan memalukan serupa tidak terjadi lagi menimpa pengurus PPP di level manapun.

“Namun di sisi lain, peristiwa ini justru membuka tabir gelap sebab PPP terpuruk dan menunjukkan watak asli dari rezim pengendali partai saat ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mukernas ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat diwarnai keributan pada Sabtu (14/12/2024) siang.

Hal itu seperti terlihat dalam video yang beredar diperoleh Suara.com. Terlihat keributan melibatkan dua kader PPP yakni Ketua DPP PPP bidang OKK, Idy Muzayyad dengan Wasekjen DPP PPP, Rapih Herdiansyah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Rommy Bilang Begini

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PPP, Rommy Bilang Begini

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 14:13 WIB

PPP Minati Jokowi Buat Jadi Ketum, Sekjen Ungkap Rangkul Tokoh untuk Besarkan Partai

PPP Minati Jokowi Buat Jadi Ketum, Sekjen Ungkap Rangkul Tokoh untuk Besarkan Partai

News | Rabu, 18 Desember 2024 | 10:06 WIB

Analis Sarankan Jokowi Jadi Ketum PPP, Bisa Untungkan Partai karena Ada Bonus Gibran Merapat

Analis Sarankan Jokowi Jadi Ketum PPP, Bisa Untungkan Partai karena Ada Bonus Gibran Merapat

News | Senin, 16 Desember 2024 | 21:05 WIB

Terkini

UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan

UMKM Menjerit! Barcode BBM Subsidi Diblokir Tiba-tiba, PDIP Desak Pemerintah Transparan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:45 WIB

Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono

Bukan Mewah, Begini Konsep Upacara 17 Agustus di IKN Menurut Basuki Hadimuljono

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:42 WIB

Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap

Respons Sinyal DPR Bahas Revisi UU Pemilu, Tito: Apapun Skenarionya Kami Siap

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:40 WIB

Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?

Kepala Daerah Sering Kena OTT, Mendagri Tito Usul 'Bonus' dari PAD: Biar Tak Korupsi?

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:36 WIB

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:30 WIB

Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung

Anggaran Diduga Disunat Rp1,4 M Per Unit, GMNI Laporkan Dugaan Korupsi KDMP ke Kejagung

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:21 WIB

Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik

Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, Melainkan Juga Pelayanan Publik

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:13 WIB

Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan

Legislator PDIP Kecewa Pertamax Naik Diam-diam: Tanpa Sosialisasi, Tanpa Penjelasan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:08 WIB

Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo

Klaim Bawa Kabar Gembira ke Istana, Kepala BGN Mau Lapor Efisiensi Anggaran ke Prabowo

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:01 WIB

Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit

Iuran BPJS Gak Jadi Naik, Pemerintah Guyur Rp20 Triliun Demi Tambal Defisit

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 14:58 WIB