Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menandatangani lima Peraturan Menteri terkait perdesaan. Di antaranya, menyangkut kewenangan, keuangan, musyawarah, pelatihan dan pendampingan, dan Permen hal Peraturan Perdesaan.
“Semua Peraturan Menteri itu sudah disiapkan. Saya akan tandatangani dan akan segera disampaikan kepada seluruh desa dalam rangka mengatur kebijakan-kebijakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa,” ujar Marwan dalam pernyataan tertulis yang diterima suara.com, Selasa (23/12/2014).
Peraturan Menteri itu, kata Marwan, untuk mengatur regulasi teknis sehingga dalam anggaran untuk desa ada payung hukum dan rujukannya. Menurutnya, Undang-Undang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar 10 persen di luar dana transfer daerah per desa.
Marwan memastikan alokasi dana per desa tidak mencapai angka Rp1,4 miliar karena minimnya anggaran pemerintah. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp9,01 triliun untuk semua desa atau dengan kata lain tiap desa hanya akan mendapatkan Rp120 juta.
"Itu yang akan kami perjuangkan, kami minta direvisi. Paling tidak diperlukan dana Rp29 triliun atau satu desa mendapatkan dana sekitar 350 juta lebih," katanya.
Marwan berpesan kepada kepala desa agar pelaporan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kata dia, KPK akan mengawasi langsung dana tersebut. Kemudian, penggunaan dana tersebut juga harus disesuaikan dengan potensi masyarakat desa.
"Yang penting bagaimana tetap menguatkan sumber daya manusia. Nantinya akan ada pelatihan-pelatihan untuk penguatan sumber daya manusia masyarakat desa dan aparatur desa," katanya.
